Dampak sosial dan lingkungan dari ekstraksi mineral kritis demi transisi energi ramah lingkungan tidak dibahas secara efektif dalam aturan Energi dan Bahan Baku Mentah Indonesia-EU CEPA. Tidak ada implikasi hukum bagi pihak-pihak yang gagal memitigasi dampak tersebut. Ketentuan pada bagian perdagangan dan pembangunan berkelanjutan pun masih dipertanyakan efektivitasnya, mengingat belum adanya mekanisme penegakan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak terkait, khususnya korporasi. Hal ini berisiko mengikis kewenangan Indonesia dalam mengelola SDA dan memberikan nilai tambah bahan mentah di dalam negeri serta mendukung periode baru industri ekstraktif. 

Kurangnya nilai tambah dan terhambatnya pembangunan industri Indonesia

Aturan Energi dan Bahan Baku Mentah Indonesia-EU CEPA secara khusus meregulasi pembukaan akses pasar dan investasi di sektor energi dan bahan baku mentah, serta berfungsi memastikan tidak adanya hambatan terhadap investasi Uni Eropa di sektor tersebut. Aturan ini berupaya agar Indonesia membuka akses pasar dan menghilangkan perlakuan ‘diskriminatif’ di sektor energi dan bahan baku. Hal ini mencakup ketentuan yang melarang pembatasan ekspor, termasuk penghapusan semua bea ekspor atau tindakan apa pun yang mempunyai dampak serupa. Namun demikian, ketentuan ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi ekspor mineral mentah demi memenuhi pengolahan dalam negeri.

Tekanan Uni Eropa terhadap Indonesia untuk menghapuskan pembatasan ekspor mineral mentah menimbulkan pertanyaan atas komitmen EU dalam mendukung produksi nilai tambah dalam negeri di negara-negara mitranya. Pada ketentuan mengenai persyaratan kinerja, melarang penerapan komponen lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada barang ekspor sementara persyaratan transfer teknologi sangat dibutuhkan.

Larangan ini akan semakin mempersulit Indonesia untuk memperkuat agenda ekonomi hilirisasi demi menambah nilai barang ekspor. Penerapan prioritas kebijakan industri di EU, jika dilakukan dengan cara “business as usual”, hanya akan memperdalam ketimpangan pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keinginan EU untuk menjamin pasokan mineral penting bagi pengembangan industri negara-negara anggotanya hanya akan melanggengkan praktik bisnis ekstraktif seperti sebelumnya.

Aturan Energi dan Bahan Baku Mentah ini juga mendorong privatisasi dengan melarang intervensi pemerintah dalam penetapan harga energi. Ketentuan ini hanya akan menguntungkan pihak swasta asing yang berbisnis di Indonesia sebagai produsen listrik independen, sehingga pemerintah Indonesia tidak punya pilihan selain membeli listrik dengan harga yang ditentukan perusahaan. Mekanisme ini hanya akan menambah beban keuangan negara dan melemahkan akses masyarakat terhadap listrik dengan harga terjangkau, serta menghambat terwujudnya transisi energi yang berkeadilan.

Perlindungan perusahaan untuk pasokan mineral kritis di Indonesia

Perluasan aktivitas ekstraksi sumber daya alam oleh Uni Eropa dan privatisasi sektor energi di Indonesia hanya akan memperkuat perlindungan terhadap perusahaan multinasional. Hal ini dibuktikan pada aturan Investasi Indonesia-EU CEPA yang memuat Investment Court System (ICS). Tawaran Uni Eropa untuk menjalankan ICS hanyalah sebuah rebranding dari mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang sudah ada sebelumnya. Aturan ini memberikan hak khusus kepada perusahaan multinasional untuk menuntut negara tempat perusahaan berinvestasi. Mengingat tren persaingan global untuk menjamin pasokan mineral kritis dan agenda nasionalisasi SDA berdasarkan undang-undang pertambangan RI, hal ini akan membuka lebih banyak potensi tuntutan hukum bagi Indonesia mengingat pengalaman Indonesia di masa lalu pada gugatan menangani pertambangan mineral.

Pertambangan adalah salah satu industri yang paling sering menggunakan mekanisme ISDS. Dengan dimasukkannya elemen-elemen tersebut ke dalam Indonesia-EU CEPA akan berdampak kepada perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia jika berhadap dengan korporasi. Uni Eropa baru-baru ini memutuskan untuk keluar dari Energy Charter Treaty setelah beberapa kasus ISDS, namun pihaknya masih mempromosikan ketentuan mengenai ICS dalam negosiasi perdagangan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dan standar ganda Uni Eropa terkait sistem ISDS.

Konsekuensi bagi Uni Eropa

Selain potensi dampak negatif bagi Indonesia, kebijakan Uni Eropa yang mendorong liberalisasi pasar telah merugikan akses EU terhadap mineral kritis. Di saat Uni Eropa dan Indonesia masih berdebat dengan aturan perdagangan, Tiongkok telah menginvestasikan puluhan miliar pada industri ekstraksi dan pemurnian nikel di Indonesia. Hasilnya, Perusahaan Tiongkok mendapatkan pasokan nikel dalam jumlah besar untuk transisi energi negaranya. Diperkirakan 80-82% atau sebagian besar produksi nikel untuk bahan baku baterai di Indonesia diproduksi perusahaan nikel asal Tiongkok pada 2025.^[8]

Oleh karena itu, Uni Eropa disarankan membangun kerja sama yang setara dan komprehensif dengan Indonesia serta tidak memaksa Indonesia meliberalisasi ekspor bahan mentah atau menyerahkan kewenangan penentuan harga. EU harus menunjukkan kesediaannya mendukung kebijakan nilai tambah barang ekspor Indonesia dan ekonomi berkelanjutan. EU dapat merumuskan solusi perbaikan lingkungan dari dampak industri nikel perusahaan Tiongkok di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan investasi dan mendukung kapabilitas pengolahan industri pertambangan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya kebijakan ganti rugi yang setimpal untuk kerusakan sumber daya alam. Hal ini akan menjadi tolok ukur praktik perdagangan yang adil, setara dan berkelanjutan.

Melihat kondisi ini, organisasi masyarakat sipil dari Eropa, Amerika Latin dan Indonesia meminta Pemerintah RI dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk menjalankan hal-hal berikut.

1. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia harus menghentikan perundingan Indonesia-EU CEPA, karena perjanjian tersebut menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan iklim, serta terhadap hak-hak perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani kecil, dan nelayan;
2. Indonesia harus mempertahankan ruang kebijakannya untuk membangun rantai nilai energi dan bahan bakunya sendiri, termasuk kemampuan pemrosesan dan pemurnian. Aturan Energi dan Bahan Baku (Energy and Raw Materials) dalam Indonesia-EU CEPA akan membatasi kemampuan Indonesia untuk melindungi pasar domestik melalui tarif dan kuota (sementara) serta membangun kapasitas produksinya sendiri;
3. Transisi energi yang adil tidak dapat dicapai dengan melakukan privatisasi pelayanan publik, dalam hal ini adalah energi. Kontrol publik melalui negara harus diperkuat dan tidak melemah akibat agenda liberalisasi di sektor energi terbarukan;
4. Uni Eropa dan Indonesia tidak boleh menyetujui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) dalam bentuk apapun, seperti dalam perjanjian EU dengan Meksiko dan Cile. Perlindungan investasi, termasuk Sistem Pengadilan Investasi (ICS), berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam merespon tuntutan masyarakat untuk menerapkan kebijakan iklim yang adil secara sosial;
5. Indonesia-Uni Eropa CEPA tidak boleh mengintegrasikan unsur-unsur dari Omnibus Law Cipta Kerja^[9] karena hal ini memperburuk hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Baik Indonesia maupun EU harus mematuhi standar dan konvensi ILO yang disepakati secara internasional;
6. Kerja sama perdagangan harus memastikan bahwa bahan baku yang diperdagangkan telah diproduksi berdasarkan perjanjian standar uji dan lingkungan tertinggi. Penilaian dampak sosial dan lingkungan harus diwajibkan dalam setiap proyek pertambangan atau pembangkit energi. Hak-hak masyarakat yang terkena dampak pertambangan atas mineral kritis harus diperkuat dan hak-hak tersebut harus diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek apa pun. Persetujuan di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat harus dipastikan dan keputusan mereka harus dihormati;
7. Uni Eropa harus mengurangi jejak mineral tambangnya sendiri agar tetap berada dalam ketentuan-ketentuan keberlanjutan bumi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dari negara lain seperti Indonesia. EU harus berkomitmen mengurangi konsumsi mineral mentah kritis melalui langkah-langkah berbasis kecukupan, efisiensi, perencanaan yang bertanggungjawab, dan teknologi yang dapat disubstitusi.

Organisasi Pendukung

Organisasi global and regional

1. Climate Action Network Europe (CAN Europe)
2. Climate Action Network Southeast Asia (CANSEA)
3. EU Raw Materials Coalition
4. European Coordination Via Campesina
5. European Trade Justice Coalition
6. Fern
7. Friends of the Earth Europe
8. GRAIN
9. Plataforma América Latina y el Caribe mejor sin TLC
10. Publish What You Pay
11. Regions Refocus
12. SIRGE Coalition
13. Transnational Institute

Organisasi Nasional

14. Asamblea Argentina mejor sin TLC, Argentina
15. ATTAC Argentina, Argentina
16. Anders Handeln, Austria
17. Attac Austria, Austria
18. National Garment Workers Federation, Bangladesh
19. 11.11, Belgium
20. CNCD 11.11.11, Belgium
21. Global Aktion, Denmark
22. Miljøbevægelsen NOAH- Friends of the Earth Denmark, Denmark
23. ActionAid France, France
24. Aitec, France
25. Alofa Tuvalu, France
26. Alternatiba, France
27. Amis de la Terre / Friends of the Earth, France
28. ANV-COP21, France
29. Attac France, France
30. CADTM France, France
31. Canopée, France
32. CCFD-Terre Solidaire, France
33. CGT (Confédération Générale du Travail), France
34. Collectif national Stop CETA/Mercosur, France
35. Confédération paysanne, France
36. CRID, France
37. Extinction Rebellion France, France
38. Fédération Artisans du Monde, France
39. Fondation Copernic, France
40. France Nature Environnement, France
41. FSU (Fédération Syndicale Unitaire), France
42. Générations Futures, France
43. Notre Affaire à Tous, France
44. Reclaim Finance, France
45. Union Syndicale Solidaires, France
46. Veblen Institute for Economic Reforms, France
47. Nature & Progrès Fédération, France & Belgium
48. Attac Germany, Germany
49. Berliner Wassertisch, Germany
50. Brot für die Welt, Germany
51. FIAN Deutschland, Germany
52. German NGO Forum on Environment & Development, Germany
53. Human Rights Monitor, Germany
54. Misereor, Germany
55. NaturFreunde Deutschlands, Germany
56. Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
57. PowerShift e.V., Germany
58. Rettet den Regenwald, Germany
59. Slow Food Deutschland, Germany
60. Stiftung Asienhaus, Germany
61. Umweltinstitut München e.V., Germany
62. Urgewald, Germany
63. Watch Indonesia! Für Menschenrechte, Demokratie und Umwelt in Indonesien und Osttimor e.V., Germany
64. WEED – World Economy, Ecology, & Development, Germany
65. Aceh Wetland Foundation, Indonesia
66. AEER (Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat), Indonesia
67. BAKUMSU, Indonesia
68. Bina Desa, Indonesia
69. Borneo Institute, Indonesia
70. CEMWU KSPSI, Indonesia
71. Farkes Reformaasi, Indonesia
72. FIAN Indonesia, Indonesia
73. Forum penjaga hutan dan sungai harimau pining, Indonesia
74. FSPI (Federasi Serikat Pekerja Indonesia), Indonesia
75. Indonesia AIDS Coalition, Indonesia
76. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
77. Indonesia Green Party (Partai Hijau Indonesia), Indonesia
78. JAMTANI (Indonesian Peasant Community Organization), Indonesia
79. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah ( JATAM SULTENG, Indonesia
80. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK), Indonesia
81. Koalisi perempuan jaga lingkungan, Indonesia
82. Kolektif Semai, Indonesia
83. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Indonesia
84. MATEPE Foundation, Indonesia
85. Pemerhati Lingkungan hidup Urai Uni, Indonesia
86. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Indonesia
87. Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power, Indonesia
88. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98, Indonesia
89. Petrasa Foundation, Indonesia
90. Puanifesto, Indonesia
91. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
92. Sahita Institute, Indonesia
93. Satya Bumi, Indonesia
94. Save Our Borneo, Indonesia
95. SERBUK Indonesia, Indonesia
96. Serikat Petani Indonesia, Indonesia
97. Solidaritas Perempuan, Indonesia
98. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia
99. WALHI Bengkulu, Indonesia
100. WALHI NTT, Indonesia
101. WALHI Papua, Indonesia
102. WALHI Sumatera Utara, Indonesia
103. Yayasan Ambeua Helewo Ruru, Indonesia
104. Yayasan Apel Green Aceh, Indonesia
105. Yayasan Bina Insani Indonesia Kendari / Foundation For Human Development, Indonesia
106. Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat (MPM), Indonesia
107. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Indonesia
108. YIHUI (Yayasan Insan Hutan Indonesia), Indonesia
109. Observatorio Fairwatch, Italy
110. Mouvement Ecologique asbl / FoE Luxembourg, Luxembourg
111. Both ENDS, Netherlands
112. FNV, Netherlands
113. Handel Anders! coalitie, Netherlands
114. Platform Aarde Boer Consument, Netherlands
115. SOMO, Netherlands
116. Working group Food Justice, Netherlands
117. Trade Justice Pilipinas, Philippines
118. TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
119. Earth Thrive, Serbia
120. Observatori del Deute en la Globalització, Spain
121. Ongd AFRICANDO, Spain
122. SETEM Catalunya, Spain
123. Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiation Institute (SEATINI), Uganda

^[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-mining

^[2]https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-nickel-mining-operations-in-kabaena-island-in-sulawesi-adversely-affect-bajaus-health-livelihood/

^[3]https://suarapapua.com/2024/08/06/delapan-perusahaan-tambang-kantongi-izin-raja-ampat-terancam-tinggal-nama/

^[4] https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-september-2024-new-research-on-idps-in-west-papua-underlines-urgent-need-for-gov-action-action/

^[5] https://www.ft.com/content/cd1fd7f3-b3ea-4603-8024-db75ec6e1843

^[6] https://news.mongabay.com/2024/02/indonesian-nickel-project-harms-environment-and-human-rights-report-says/

^[7]https://www.ft.com/content/56013ee9-f456-4646-895c-aeb65a685f85

^[8] https://www.ft.com/content/0f8e2fe8-c7cb-4d6a-9436-1cb1806af4e0

^[9]https://www.reuters.com/world/asia-pacific/whats-stake-with-indonesias-controversial-jobs-creation-law-2022-06-09/