Industri baja sering disebut “mother of all industries”, karena perannya sebagai basis penting pembangunan ekonomi dan industri lainnya. Baja banyak digunakan sebagai bahan baku utama untuk infrastruktur, manufaktur, dan transportasi. Bukan sekadar material konstruksi semata, baja juga jadi material penting untuk membangun infrastruktur energi bersih yang menjadi pusat transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT) — seperti struktur turbin angin dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), transportasi kendaraan listrik, serta material untuk hilirisasi mineral kritis. Hal tersebut lantaran baja memiliki kekuatan, daya tahan, dan kemampuan daur ulangnya yang tinggi.
Melihat hal tersebut, pemerintah menyebut industri baja sebagai bagian dari aksi dekarbonisasi yang penting untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2050 dan mendukung ekonomi hijau. Maka dari itu, perlu peta jalan dekarbonisasi seperti efisiensi
energi, energi terbarukan, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi baru di sektor baja. Tanpa perubahan teknologi, ekspansi industri ekstraktif dapat mengunci emisi tinggi untuk dekade berikutnya serta menghambat tujuan iklim.
Kebijakan dekarbonisasi baja dan transisi menuju industri rendah karbon ini bukan hanya soal iklim, tetapi juga soal mewujudkan tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap hak lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Sebagaimana dalam konstitusi UUD 1945, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, tanpa lingkungan yang bersih dan sehat, hak dasar seperti hak hidup dan kesehatan tidak dapat sepenuhnya dinikmati.
Beberapa contoh pelanggaran dari industri baja yang berdampak pada lingkungan serta masyarakat sekitar sempat dikeluhkan warga Kota Cilegon, terutama warga Kelurahan Tegal Ratu dan Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan. Di antaranya gangguan flu/batuk, sesak nafas hingga menyebabkan data kasus ISPA meningkat setiap tahunnya. Selain itu, terganggunya aliran air akibat pembangunan tembok pembatas kawasan industri, reklamasi lahan, serta aktivitas pertambangan pasir yang merusak resapan air, yang menyebabkan banjir besar merendam ratusan rumah warga di Ciwandan pada awal Januari 2026.
