Jakarta, 19 November 2025 – Di tengah berlangsungnya Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, tiga organisasi masyarakat sipil yakni Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, dan Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) menggelar konferensi pers untuk menyoroti kontradiksi antara diplomasi iklim Indonesia di level global dan praktik pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri, khususnya di sektor pertambangan batubara.
COP30 menjadi momentum penting bagi negara-negara dunia untuk menegaskan komitmen penghentian bahan bakar fosil dan perlindungan ekosistem hutan tropis. Namun, arah kebijakan energi dan pertambangan Indonesia justru memperlihatkan kontradiksi antara diplomasi iklim dan kondisi nyata di lapangan.

Perpres 5/2025 dan Kasus MSJ: Langkah Penting, tetapi Harus Menyeluruh
Berdasarkan olah data AEER per Januari 2025, terdapat 310 konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Timur dengan total luas 1.517.511 hektar. Dari jumlah tersebut, 667.565 hektar berada di dalam kawasan hutan, termasuk hutan konservasi dan hutan lindung.
Sekitar 507.610 hektar wilayah konsesi tambang batubara di kawasan hutan belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
Awal tahun ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang menjadi dasar pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Salah satu implementasi Perpres ini adalah pengambilalihan lahan tambang seluas 116,9 hektar milik PT Mahakam Sumber Jaya (Harum Energy Group) karena beroperasi tanpa PPKH.
“Analisis citra satelit menunjukkan indikasi aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tanpa PPKH oleh sejumlah perusahaan lainnya. Temuan ini menguatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsesi yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan,” ujar Riski Saputra, Peneliti AEER.
Menurut AEER, langkah penegakan hukum ini penting, namun belum cukup.
“Perpres ini seharusnya bukan sekadar alat penertiban pascapelanggaran. Ia harus menjadi instrumen pencegahan, mengeluarkan seluruh ekosistem hutan utuh dari skema perizinan tambang, sebelum dirusak,” tegas Riski.
AEER menegaskan bahwa tumpang tindih perizinan tambang batubara dengan ekosistem hutan adalah ancaman serius di tengah krisis iklim saat ini. Ekosistem hutan itu memiliki stok karbon tinggi, dengan estimasi mencapai ratusan juta ton CO₂e yang berisiko hilang jika pembongkaran hutan untuk tambang batubara tidak dihentikan.
Daya Rusak Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur
Selain persoalan perizinan, JATAM Kalimantan Timur menekankan bahwa operasi tambang batubara juga membawa dampak langsung bagi masyarakat di tingkat tapak. Aktivitas tambang di sekitar pemukiman, kebun, dan wilayah tangkapan air menyebabkan peningkatan debu, pencemaran sungai, konflik lahan, serta hilangnya ruang hidup masyarakat lokal dan adat. JATAM mencatat bahwa banyak desa terdampak tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan, dan ketika kerusakan terjadi, masyarakat yang berada di garis depan justru mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan hak. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan tumpang tindih izin tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial.
Industri ekstraktif mencakup luas yang masif di Kalimantan Timur. Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur, yang terutama terdiri dari tambang batubara seluas 5,3 juta hektar, hampir 50% dari luas daratannya. Selain itu, diikuti pula dengan 3,7 juta hektar lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. JATAM Kalimantan Timur menekankan prevalensi praktik korupsi dan penindasan di area tersebut.
“Kegiatan ekstraksi sumber daya tambang batubara telah merusak kehidupan masyarakat Kaltim dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Banyak sekali masalah (kerusakan) yang diwariskan ke warga Kalimantan Timur. Sekarang, hasil dari kerusakan tersebut, dalam bentuk bencana alam, menjadi semakin sering dan normal. Sementara itu, penegakan hukum masih dinilai tumpul. Di saat sudah banyak korban jiwa anak-anak akibat kecelakaan di lubang bekas tambang, pihak berwajib masih sangat jarang menindak kejadian-kejadian tersebut secara tegas.” sebut Mustari Sihombing, Dinamisator JATAM Kalimantan Timur.
JATAM Kalimantan Timur mencatat setidaknya terdapat 1.735 lubang tambang batubara yang belum ditutup dan direklamasi. Meskipun, lubang-lubang tambang itu telah memakan banyak korban jiwa, tidak ada proses hukum yang tegas sampai saat ini.
“Lubang tambang yang tidak direklamasi telah merebut ruang bermain anak-anak. Dalam catatan kami, setidaknya 49 nyawa melayang karena tenggelam di lubang tambang batubara,” sambungnya.
Kontradiksi Janji Iklim dan Kebijakan Energi Nasional
Yayasan Indonesia CERAH juga menunjukkan kontradiksi janji-janji iklim Indonesia pada level global saat dibandingkan dengan kebijakan dalam negeri. Di saat Indonesia menjanjikan penghentian penggunaan energi fosil dan berganti ke energi terbarukan, Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) masih menunjukkan penggunaan energi fosil sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan hingga tahun 2060 yang mirisnya bertepatan dengan target Net Zero Emission (NZE) nasional.
“Proyeksi RUKN masih menunjukkan dominasi pembangkit batubara hingga bertahun-tahun ke depan, hal ini jelas akan mengunci Indonesia dalam ketergantungan dengan energi fosil batubara,” jelas Wicaksono Gitawan, Program and Policy Manager CERAH.
CERAH menilai kontradiksi ini menunjukkan bahwa arah transisi energi Indonesia belum memiliki konsistensi dan kejelasan implementasi.
“Batubara tampaknya tetap dipertahankan. Pertanyaannya, apakah transisi energi Indonesia benar-benar serius, atau sekadar janji besar? Indonesia sudah menyetujui komitmen Global Coal to Clean Power Transition di COP26, tetapi hingga kini implementasinya minim. Di COP30, Indonesia kembali terlibat dalam inisiatif Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF). Apakah akan berulang seperti pengalaman COP26?” ungkap Wicaksono.
Menurut CERAH, keseriusan pemerintah harus ditunjukkan melalui kebijakan domestik, bukan hanya pernyataan diplomatik.
“Kalau Presiden benar-benar serius, daerah-daerah yang kaya energi fosil harus segera disiapkan untuk transisi, termasuk mitigasi dampak sosial-ekologis dari aktivitas ekstraksi. Transisi energi tidak boleh berubah arah setiap kali pemerintahan berganti. Ia harus direncanakan sebagai agenda jangka panjang yang melindungi warga dan lingkungan,” tegasnya.
Tuntutan Organisasi Masyarakat Sipil
Ketiga organisasi menyerukan langkah konkret untuk mengatasi tumpang tindih perizinan dan mendorong pensiun dini tambang batubara sebagai bagian dari agenda nasional transisi energi yang adil. Mereka mendesak agar Pemerintah:
Momentum COP30: Indonesia Harus Menegaskan Komitmen Pasca-Batubara
Dalam konteks global, Indonesia didorong untuk menegaskan kembali komitmen pada no new coal pledge, FOLU Net Sink 2030, dan percepatan transisi energi yang berkeadilan. Masih luasnya tutupan hutan yang dibebani izin tambang batubara menunjukkan bahwa Indonesia belum berada pada jalur yang konsisten.
“COP30 memberikan ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan iklim. Namun itu hanya mungkin jika praktik domestik menunjukkan keseriusan yang sama,” tutup Riski.
Copyright 2025 © All Right Reserved Design by Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat